Kuasa Hukum Terhalang, Afifuddin Belum Dapatkan Haknya setelah Gagal Bipartit Kedua

bila salsabila1 minggu ago

1 3 minutes read

Dalam dunia ketenagakerjaan, konflik antara pekerja dan perusahaan seringkali memunculkan tantangan yang kompleks, terutama ketika menyangkut pemutusan hubungan kerja (PHK). Ahmad Afifuddin, seorang mantan karyawan PT Asietex Siar Indopratama, kini terjebak dalam situasi di mana hak-haknya sebagai pekerja belum terpenuhi. Setelah perundingan bipartit kedua yang diharapkan dapat memberikan solusi, kenyataan yang dihadapi justru tidak sesuai harapan. Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai perjalanan Afifuddin dalam memperjuangkan haknya dan tantangan yang dihadapinya.

Proses Bipartit yang Terhalang

Pada tanggal 31 Maret, Ahmad Afifuddin kembali diundang untuk menghadiri perundingan bipartit kedua dengan pihak perusahaan. Ini merupakan langkah lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang berakhir tanpa hasil, di mana kehadiran kuasa hukum Afifuddin dilarang oleh perusahaan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Kuasa hukum Afifuddin yang berasal dari LBH PKC PMII Banten, Ahmad Maulana, menjelaskan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk mendampingi kliennya dalam upaya mencapai kesepakatan yang adil.

Larangan Pendampingan Hukum

Sayangnya, perusahaan kembali bersikukuh melarang kehadiran kuasa hukum selama perundingan. Hal ini bukanlah kejadian baru, melainkan sudah terjadi dua kali sebelumnya. Maulana mengungkapkan, “Kami merasakan adanya upaya sistematis untuk menghalangi pendampingan hukum yang seharusnya menjadi hak Afifuddin.”

Pertemuan bipartit pertama gagal karena larangan hukum.
Perusahaan mengeluarkan ultimatum yang sama pada perundingan kedua.
Hal ini dilihat sebagai usaha untuk menghalangi advokasi bagi pekerja.
Kondisi ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam penyelesaian konflik ketenagakerjaan.
Pendampingan hukum berhak dilakukan oleh advokat atau serikat pekerja.

Harapan yang Tak Terpenuhi

Dengan pertimbangan strategis, tim kuasa hukum akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Afifuddin mengikuti perundingan tanpa pendampingan. Mereka berharap perusahaan akan memberikan kejelasan mengenai tuntutan yang diajukan, terutama terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan status kerja Afifuddin.

Ahmad Maulana menekankan bahwa THR yang seharusnya diterima oleh Afifuddin mengacu pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) Serang yang berada di angka Rp5.178.000. Selain itu, mereka juga meminta agar Afifuddin dapat dipekerjakan kembali sebagai karyawan tetap atau memperoleh status kerja baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanggapan Perusahaan yang Mengecewakan

Sayangnya, hasil dari perundingan tersebut tidak memenuhi harapan. Pihak perusahaan tidak memberikan kepastian mengenai pembayaran THR maupun status kerja Afifuddin. Sebaliknya, mereka justru meminta Afifuddin untuk kembali menuliskan tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Kuasa hukum menilai tindakan tersebut sangat tidak produktif. “Kami merasa kecewa, karena perusahaan tidak menunjukkan itikad baik. Mereka hanya meminta untuk mengulangi tuntutan yang sudah tercatat dalam risalah resmi perundingan sebelumnya di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Serang,” ungkap Maulana.

Pelanggaran Terhadap Hak Pendampingan Hukum

Ahmad Maulana lebih lanjut mengecam tindakan perusahaan yang dinilai sebagai bentuk persekusi terhadap tim hukum. “Kami merasa tindakan ini tidak hanya merugikan klien kami, tetapi juga mengancam hak-hak advokat dan tim hukum lainnya dalam menjalankan profesinya,” ujarnya.

Menurut Maulana, jika praktik semacam ini dibiarkan, hal itu berpotensi menciptakan preseden buruk dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di masa depan. “Perusahaan seolah-olah mencoba untuk melarang advokat atau pendamping hukum dari proses yang seharusnya transparan dan adil,” tegasnya.

Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Pendampingan

Ia menambahkan bahwa undang-undang memberikan perlindungan kepada pendamping hukum, termasuk dalam konteks perundingan bipartit. Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum menjamin hak advokat untuk mendampingi klien, baik dalam persidangan maupun dalam proses mediasi.

Dengan situasi yang dihadapi Afifuddin, tim kuasa hukum memutuskan untuk melanjutkan langkah hukum. Jika tuntutan mereka tetap tidak dipenuhi, mereka berencana untuk melaporkan masalah ini kepada Dinas Ketenagakerjaan sebagai langkah terakhir untuk difasilitasi dalam perundingan tripartit.

Aksi Lanjutan: Apakah Ada Harapan?

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, Afifuddin dan kuasa hukumnya tidak kehilangan harapan. Mereka bertekad untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh setiap pekerja. “Kami akan terus berjuang demi keadilan dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Afifuddin sebagai korban PHK,” pungkas Maulana.

Situasi yang dihadapi oleh Afifuddin adalah gambaran nyata dari tantangan yang sering dihadapi pekerja di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Isu ini lebih dari sekadar konflik antara individu dan perusahaan; ini adalah tentang keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh setiap pekerja.