dampak kesulitan ekonomi Indonesia Siaga Konflik Iran AS-Israel Konflik Timur Tengah Pemerintahan

Indonesia Antisipasi Dampak Ekonomi dari Meningkatnya Konflik Timur Tengah

bila salsabilaMaret 11, 2026

0 2 minutes read

Dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah, Indonesia berada di posisi untuk merasakan dampak ekonomi yang signifikan. Ancaman dari Iran untuk menutup Selat Hormuz sepenuhnya telah memperburuk ketegangan regional, mendorong Presiden AS Donald Trump untuk merespons dengan ancaman serangan pembalasan yang lebih merusak. Di tengah situasi global yang semakin tidak stabil ini, Indonesia harus bersiap untuk menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin timbul.

Dampak dari Ancaman Iran

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah mengumumkan kesiapannya untuk memblokade pengiriman minyak melalui Selat Hormuz. Melalui media pemerintah, juru bicara IRGC menegaskan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas arah konflik ini.

“Kami adalah pihak yang akan menentukan akhir dari konflik ini, termasuk keputusan mengenai akses pelayaran di Selat Hormuz,” ungkap juru bicara tersebut.

Iran berjanji tidak akan membiarkan minyak keluar dari kawasan Timur Tengah selama serangan militer AS-Israel terus berlangsung. Situasi ini menjadi semakin tegang dengan pengangkatan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru Iran, sebuah tanda bahwa Teheran tidak akan melunak dalam konflik ini.

Respons dari Amerika Serikat

Menanggapi ancaman ini, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Washington siap untuk melancarkan serangan balasan yang lebih besar, khususnya jika Iran benar-benar mengganggu jalur distribusi minyak dunia.

“Iran akan menghadapi serangan dua puluh kali lebih keras dari sebelumnya. Amerika Serikat dapat menghancurkan berbagai target strategis Iran yang mudah dilumpuhkan. Death, fire and fury akan berkuasa atas mereka,” tulis Trump.

Antisipasi Indonesia terhadap Dampak Ekonomi

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengingatkan masyarakat Indonesia untuk bersiap menghadapi dampak ekonomi dari konflik Timur Tengah. Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengabaikan potensi kesulitan yang mungkin muncul akibat ketidakstabilan global ini.

“Kita harus berani menghadapi kesulitan. Kita tidak boleh pura-pura bahwa kesulitan itu tidak ada,” ungkap Prabowo.

Prabowo menambahkan bahwa ia akan memberikan penjelasan lebih lengkap kepada masyarakat tentang kondisi yang sedang dihadapi Indonesia.

Potensi Dampak pada Ekonomi Nasional

Para ekonom juga mulai mengevaluasi potensi dampak dari konflik ini terhadap ekonomi nasional. Beberapa dari mereka bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla di Jakarta untuk membahas tantangan ekonomi yang muncul akibat situasi global ini.

Dalam pertemuan tersebut, Kalla menekankan bahwa kondisi ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor global, serta kebijakan masa lalu dan kebijakan pemerintah saat ini.

“Pemerintah masih memiliki ruang untuk mengintervensi kebijakan saat ini, terutama ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghadapi tekanan defisit,” ujar Kalla.

Menurut Kalla, pemerintah harus memprioritaskan program-program yang produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan penerimaan negara.

“Pemerintah tetap harus menentukan mana yang paling menjadi prioritas,” kata Kalla.

Penyesuaian Anggaran

Pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian anggaran pada beberapa program nasional. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pelaksanaan program MBG akan sepenuhnya mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan sebagai tanggapan terhadap pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang membuka kemungkinan penghematan anggaran jika tekanan terhadap APBN meningkat akibat lonjakan harga energi global dan penurunan nilai tukar rupiah hingga Rp17.000 per satu USD.

Menurut Dadan, BGN siap menjalankan apa pun keputusan presiden terkait kelanjutan program tersebut. Sebelumnya, BGN memperkirakan anggaran pelaksanaan program MBG pada 2026 mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari.