Andi Sudirman Sulaiman Gubernur Sulawesi Selatan Kepala BPS RI Naili Trisal Palopo wali kota palopo

Wali Kota Palopo Hadiri MoU Pemprov Sulsel dan BPS RI untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

bila salsabilaMaret 13, 2026

4 2 minutes read

Dalam era yang semakin mengedepankan data sebagai landasan pengambilan keputusan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga statistik menjadi sangat vital. Pada tanggal 13 Maret 2026, Wali Kota Palopo, Naili Trisal, turut serta dalam penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Acara ini diadakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.

Pentingnya Nota Kesepakatan dalam Penguatan Data

Nota kesepakatan ini merupakan langkah strategis yang diambil untuk memperkuat pengelolaan data statistik dalam konteks pembangunan daerah. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menekankan bahwa kerjasama ini akan berfokus pada penguatan data yang akan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Dengan adanya MoU ini, ruang lingkup kerjasama mencakup:

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
Pertukaran data statistik antara pemerintah daerah dan BPS
Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
Penguatan statistik sektoral
Dukungan terhadap kegiatan sensus dan survei

Sinergi Antara Pemerintah dan BPS

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bukti komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik. Kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih berkualitas dan relevan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Statistik yang akurat dan terkini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi ekonomi dan sosial di daerah. Hal ini sangat penting untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif.

Peran Wali Kota Palopo dalam Implementasi MoU

Wali Kota Palopo, Naili Trisal, menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan ini. Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa implementasi MoU ini berjalan dengan baik di tingkat kota. Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 adalah alat penting untuk mengumpulkan data perekonomian yang komprehensif.

“Kami dari Pemerintah Kota Palopo sangat mendukung penuh nota kesepakatan ini. Kami siap mengawal dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, karena ini merupakan bagian penting dalam menyediakan data perekonomian yang komprehensif sebagai kompas arah pembangunan daerah, khususnya di Kota Palopo,” tegas Naili Trisal.

Keberadaan Pemangku Kepentingan dalam Acara

Acara penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh berbagai bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, serta perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kepala BPS kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan luas terhadap inisiatif ini.

Dengan melibatkan berbagai stakeholder, diharapkan bahwa data yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dalam perencanaan pembangunan.

Manfaat Sensus Ekonomi 2026 untuk Pembangunan Daerah

Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu pilar penting dalam pengumpulan data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depan. Data yang dihasilkan akan membantu pemerintah daerah dalam memahami kebutuhan masyarakat dan merumuskan program-program yang tepat.

Beberapa manfaat dari Sensus Ekonomi 2026 antara lain:

Menyediakan data yang akurat untuk perencanaan pembangunan
Memudahkan identifikasi sektor-sektor ekonomi yang perlu ditingkatkan
Memberikan informasi terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
Mendukung pengambilan keputusan berbasis data
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah

Harapan untuk Kolaborasi yang Berkelanjutan

Melalui kerjasama ini, diharapkan akan terbentuk kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan BPS. Sinergi ini tidak hanya akan diimplementasikan pada Sensus Ekonomi 2026, tetapi juga dalam berbagai program dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengumpulan dan pemanfaatan data statistik.

Kerjasama yang erat antara pemerintah dan BPS sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan data yang kuat, kebijakan yang dihasilkan pun akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan: Menuju Pembangunan Berbasis Data

Penandatanganan MoU antara Pemprov Sulsel dan BPS RI menjadi langkah awal yang signifikan dalam penguatan data statistik untuk pembangunan daerah. Dengan dukungan penuh dari pemerintah kota dan partisipasi berbagai pihak, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, kolaborasi dan pemanfaatan data yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai kemajuan yang diharapkan. Bersama-sama, kita dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan yang lebih baik di Sulawesi Selatan.