Wagub Victor Mailangkay Tegaskan Komitmen Untuk Kawal Aspirasi Lahan dan Infrastruktur
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Victor Mailangkay, mengambil inisiatif untuk bertemu langsung dengan kelompok demonstran yang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur pada Rabu, 1 April 2026. Dalam situasi yang memerlukan perhatian serius ini, Mailangkay hadir sebagai representasi pemerintah untuk mendengarkan langsung aspirasi lahan dan infrastruktur yang disampaikan oleh masyarakat.
Dialog Konstruktif Antara Pemerintah dan Warga
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan demokratis, di mana Wagub Mailangkay berupaya menciptakan dialog yang konstruktif antara pihak pemerintah dan perwakilan dari massa aksi. Dengan cara ini, ia berharap dapat menjembatani aspirasi masyarakat dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah.
Dalam pidatonya, Wagub Mailangkay menegaskan bahwa kehadirannya di lokasi tersebut merupakan wujud komitmen dari Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, untuk secara langsung menyerap aspirasi masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya suara rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lahan dan infrastruktur di daerah ini.
Apresiasi Terhadap Dukungan Masyarakat
Di tengah dialog, Wagub Mailangkay juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan yang diberikan pada Pilkada November 2024 yang lalu. Ia menyadari betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Pada kesempatan ini, saya ditugaskan oleh Bapak Gubernur untuk menemui bapak dan ibu sekalian sebagai penyampai aspirasi. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan sehingga kami boleh terpilih dan kini telah dilantik,” ujar Wagub Mailangkay, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia juga memberikan penghargaan kepada para peserta aksi yang menyampaikan aspirasi dengan tertib, menunjukkan kedewasaan demokrasi yang semakin berkembang di Bumi Nyiur Melambai.
Komitmen Pemerintah untuk Menindaklanjuti Tuntutan
Menyikapi tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi, Wagub Mailangkay menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk melakukan tindak lanjut. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap persoalan yang diangkat memerlukan pemetaan kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Aspirasi ini sudah berkembang sejak lama. Kita perlu memahami persoalannya secara menyeluruh karena ada kewenangan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Penyelesaiannya harus duduk bersama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya, menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menangani isu-isu yang kompleks ini.
Langkah Konkret Menuju Penyelesaian
Sebagai langkah konkret, disepakati penunjukan lima orang perwakilan dari massa aksi untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai rincian tuntutan dengan jajaran teknis pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan itikad baik dari pemerintah untuk mendengarkan dan memahami lebih dalam mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Koordinator Gabungan Aksi, Indra Patrianus Wongkar, turut mengemukakan bahwa tuntutan utama mereka berfokus pada kepastian hukum lahan yang selama ini dihuni oleh warga. Indra, yang juga menjabat sebagai Ketua Panglima Laskar Merah Putih Sulut, merinci beberapa wilayah yang menjadi perhatian, seperti Pinagoluman, Lolak, Bolaang Timur, hingga kawasan Pandu di Manado.
Pentingnya Sertifikat Hak Milik
“Kami meminta pemerintah untuk memperhatikan lahan HGU yang sudah lama diduduki masyarakat, baik untuk pertanian maupun permukiman. Banyak rumah sudah permanen, jadi kami berharap bisa diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM),” tegas Indra, menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat yang telah menginvestasikan waktu dan sumber daya mereka di lahan tersebut.
Infrastruktur yang Memprihatinkan
Selain isu agraria, massa aksi juga mengungkapkan keprihatinan terhadap lambatnya perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas umum di berbagai daerah yang dinilai masih dalam kondisi memprihatinkan. Mereka mendesak agar pemerintah memberikan langkah nyata dan bukan sekadar janji yang tidak ditepati.
- Peningkatan kualitas jalan di daerah terpencil
- Pembangunan fasilitas umum yang memadai
- Percepatan proses pengeluaran anggaran untuk infrastruktur
- Transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan
- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan infrastruktur
Usai dialog dengan Wakil Gubernur, massa aksi terlihat membubarkan diri dengan tertib, melanjutkan perjalanan menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk menyampaikan aspirasi serupa kepada pihak legislatif. Tindakan ini menunjukkan bahwa masyarakat berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka dalam hal aspirasi lahan dan infrastruktur.
➡️ Baca Juga: Robotika: Meningkatkan Produktivitas Industri dengan Otomatisasi
➡️ Baca Juga: Gunung Sorik Marapi Tingkatkan Status ke Level II, Keadaan Warga PSM Tetap Stabil
